TELAAH KRITIS PENGARUH KEBIJAKAN IMPOR BERAS TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA
oleh:
Okvina Nur Alvita
Novida Nurmayanti
Febi Damiko
RINGKASAN
Sebagai negara agraris, Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai kompleksitas isu dan permasalahan yang terjadi di sektor pertanian, seperti kesejahteraan petani dan ketersedian stok beras nasional. Kompleksitas isu dan permasalahan tersebut merupakan sasaran potensial yang dijadikan alat para politisi dan birokrat. Hal ini dikarenakan, beras sering dijadikan komoditas politis dan bisnis sekaligus. Bahkan, pemerintah juga kerap menggunakan komoditas beras untuk menjaga stabilitas politik dan meredam keresahan masyarakat dari kerusuhan sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah: (1) bagaimana perkembangan produksi dan konsumsi beras di Indonesia; (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan beras di Indonesia terkait dengan kesejahteraan petani; dan (3) bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi masalah perberasan di Indonesia.
Hasil analisis memperlihatkan bahwa, produksi beras Indonesia cenderung meningkat, kecuali pada periode 1998-1999 terjadi penurunan produksi sebesar 619 ton dibandingkan dengan periode 1995-1997. Hal ini dikarenakan adanya kemarau yang berkepanjangan dan bersamaan dengan krisis ekonomi, sehingga impor beras mencapai puncaknya pada angka tertinggi sebesar 3,8 juta ton/tahun, dengan tingkat ketergantungan impor mencapai 10,7 persen. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya produksi beras di Indonesia seperti adanya konversi lahan, anomali cuaca, serta rendahnya pemakaian bibit unggul oleh petani.
Untuk mengatasi permasalahan beras di Indonesia, pemerintah sudah mengupayakan terciptanya peningkatan produksi dengan melakukan program intensifikasi, ekstensifikasi, maupun pemberian subsidi terhadap pupuk. Akan tetapi hasil yang terjadi untuk saat ini terlihat belum optimal. Peninjauan ulang harus dilakukan untuk melihat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ini, karena semuanya saling berhubungan dan terkait, apabila hal tersebut tidak dapat terealisasi maka ancamannya adalah produksi yang menurun dan dilakukannya impor beras. Impor beras memang menjadi jawaban yang paling tepat saat ini, karena dapat mencukupi jumlah konsumsi masyarakat Indonesia. Pernyataan ini juga didukung oleh Nilai Tukar Petani (NTP), dimana keterkaitan antara impor beras dengan kesejahteraan petani kurang mencerminkan adanya hubungan yang berkorelasi positif. Hal ini terbukti nilai NTP yang cenderung fluktuatif walaupun kebijakan impor beras tidak dilakukan. Kecenderungan fluktuatif ini mengindikasikan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan petani.
Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan petani dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi petani tidak terpengaruh dengan adanya impor beras adalah petani tidak secara langsung terkait dengan kebijakan harga dan insentif pasar. Selain itu, faktor lain yang juga mempengaruhi tidak berubahnya tingkat kesejahteraan petani walaupun ada kebijakan impor beras adalah panjangnya rantai distribusi yang harus dilewati dalam mekanisme pasar beras dan juga adanya permainan dari para spekulan maupun para pedagang beras yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.
Namun demikian, sebelum melakukan impor beras, hendaknya pemerintah memperhatikan kuota dan mutu dari beras impor tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik petani, pedagang maupun konsumen. Sedangkan untuk masa depan, kita tidak boleh terlalu menggantungkan masalah pangan dengan impor, karena terlalu berbahaya. Kita harus berusaha meningkatkan jumlah produksi sesuai dengan laju penduduk. Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan beras di Indonesia antara lain:
1. Perbaikan sistem distribusi perberasan.
2. Restrukturisasi lembaga pertanian baik pusat maupun daerah.
3. Membatasi konversi lahan untuk melindungi kepentingan semua pihak.
4. Impor boleh dilakukan tetapi tidak boleh melebihi jumlah beras yang dibutuhkan.
5. Adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur sistem perberasan di Indonesia.
6. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan cara mengefektifkan kembali program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,
7. Mengembangkan produk pertanian olahan.
8. Pemerintah daerah hendaknya menetapkan kebijakan tentang referensi harga beras daerah dan juga back up anggaran beras di tingkat provinsi.
9. Menaikkan HPP dan GKP pada saat panen raya agar petani mau menjual gabahnya ke pemerintah sehingga sistem distribusi menjadi lancar.
10. Melindungi petani pada saat panen raya dengan cara menaikkan bea masuk tarif impor.
11. Perlunya tinjauan ulang mengenai status Bulog sebagai perusahaan umum (perum).
12. Pemerintah harus lebih terkonsentrasi pada penyelesaian permasalahan perberasan jangka panjang karena impor beras yang dilakukan oleh pemerintah hanya efektif dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan beras dalam jangka pendek saja.
